Dalam menghadapi kompleksitas dinamika keamanan global, ancaman hibrida telah menjadi fokus perhatian utama berbagai negara, termasuk Indonesia. Bentuk perang baru ini memadukan taktik konvensional dan non-konvensional, siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi untuk mencapai tujuan politik atau militer tanpa harus melancarkan invasi terbuka. Memahami doktrin dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
TNI telah mengembangkan doktrin pertahanan yang adaptif untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas. Doktrin ini mengakui bahwa ancaman hibrida tidak hanya berasal dari aktor negara, tetapi juga non-negara seperti kelompok teroris atau organisasi kriminal transnasional. Pendekatan yang dianut TNI adalah pertahanan berlapis yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari komponen utama (TNI), komponen cadangan, hingga komponen pendukung.
Dalam doktrin ini, penekanan diberikan pada kemampuan intelijen yang kuat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi karakteristik ancaman hibrida sedini mungkin. Misalnya, pada tanggal 10 Juni 2025, Pusat Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil mengungkap jaringan disinformasi yang berupaya memecah belah persatuan melalui media sosial, sebuah contoh nyata dari operasi hibrida non-militer. Selain itu, TNI juga meningkatkan kemampuan perang siber dan informasi untuk melawan propaganda dan infiltrasi digital.
Peran TNI dalam menanggulangi ancaman hibrida bersifat multifaset dan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pertama, TNI bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas wilayah dari ancaman bersenjata atau non-bersenjata. Ini mencakup patroli perbatasan, pengawasan maritim, dan operasi pengamanan objek vital nasional. Sebagai contoh, pada insiden tanggal 15 Mei 2025 di perairan Natuna Utara, KRI Sultan Hasanuddin berhasil mengusir kapal asing yang dicurigai melakukan aktivitas spionase bawah air, menunjukkan kesiapsiagaan TNI di laut.
Kedua, TNI berperan dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak non-militer dari ancaman hibrida. Misalnya, ketika terjadi serangan siber besar-besaran yang menargetkan infrastruktur vital pada dini hari tanggal 22 April 2025, Komando Gabungan Pertahanan Siber (Kogabhan Siber) TNI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memulihkan sistem dan mengidentifikasi pelaku. Peran ini menunjukkan adaptasi TNI dalam menghadapi ancaman yang tidak melulu bersifat fisik.
Ketiga, TNI juga aktif dalam upaya kontra-propaganda dan operasi informasi untuk menetralisir narasi negatif yang disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak stabilitas. Melalui program-program komunikasi strategis, TNI berupaya memperkuat ketahanan nasional dari upaya disinformasi. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi kompleksitas ancaman hibrida dari berbagai dimensi. Dengan demikian, TNI tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada kecerdasan, adaptasi, dan kolaborasi untuk menjaga keutuhan bangsa.