Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata bukan sekadar istilah historis, melainkan fondasi yang terus bertransformasi seiring dengan perubahan ancaman global. Akmil Kalbar, yang beroperasi di wilayah perbatasan strategis, kini menginisiasi Evolusi Doktrin Pertahanan Rakyat dalam mengimplementasikan doktrin tersebut agar lebih relevan dengan tantangan tahun 2026. Fokus utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan potensi masyarakat sipil dengan kekuatan militer secara lebih terstruktur, adaptif, dan berbasis pada sinergi digital.
Dalam era modern, doktrin ini tidak lagi hanya berbicara tentang mobilisasi fisik masyarakat saat perang terjadi. Sebaliknya, evolusi ini menekankan pada pembangunan ketahanan nasional dari tingkat akar rumput. Masyarakat diajak untuk lebih melek terhadap potensi ancaman asimetris seperti serangan siber, disinformasi, hingga infiltrasi budaya yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa. Akmil Kalbar melatih para taruna untuk menjadi katalisator dalam pemberdayaan masyarakat, memastikan setiap warga di wilayah perbatasan memiliki kesadaran bela negara yang tinggi dan mampu menjadi mata serta telinga bagi pertahanan nasional.
Konsep pertahanan rakyat semesta yang baru ini juga memperhatikan geografis unik Kalimantan Barat yang kaya akan hutan dan wilayah perairan. Integrasi antara pasukan reguler dengan komponen cadangan memerlukan mekanisme komando yang lebih fleksibel. Para taruna di Akmil Kalbar dididik untuk memahami bahwa di masa depan, garis depan pertempuran bisa terjadi di mana saja, bahkan di ruang digital. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pelatihan. Mereka harus mampu mengoordinasikan dukungan logistik, intelijen, dan evakuasi dengan bantuan teknologi terkini.
Di sisi lain, nilai-nilai rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tetap menjadi inti dari setiap aksi. Hubungan harmonis antara prajurit dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan sistem ini. Workshop yang diadakan di Akmil Kalbar menekankan bahwa militer tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan penuh dari elemen rakyat. Pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi yang setara, di mana setiap lapisan masyarakat diberikan peran sesuai dengan kapasitasnya untuk menjaga stabilitas wilayah. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap keamanan wilayah, yang jauh lebih efektif daripada sekadar menempatkan pos penjagaan di titik-titik tertentu.