Upaya Militer RI untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan drone tempur dan pengintai menghadapi kendala signifikan terkait ketersediaan hardware. Keterbatasan akses terhadap komponen-komponen elektronik canggih yang diperlukan untuk menjalankan algoritma AI secara efektif menjadi penghalang utama bagi modernisasi alutsista. Situasi ini menuntut Militer untuk mencari solusi strategis guna memastikan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi drone AI untuk memperkuat pertahanan negara.
Menurut keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan RI, Marsekal Muda TNI Dr. Achmad Wahyudi, S.T., M.Sc., dalam sebuah diskusi panel tentang teknologi pertahanan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, tantangan utama yang dihadapi Militer RI adalah sulitnya mendapatkan hardware dengan spesifikasi militer yang mumpuni untuk mengoperasikan sistem AI pada drone. “Kami memerlukan chipset, sensor, dan sistem komunikasi yang tidak hanya memiliki kinerja tinggi tetapi juga tahan terhadap kondisi lingkungan operasional militer yang keras,” jelas Marsekal Muda TNI Dr. Achmad Wahyudi.
Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa sebagian besar hardware berteknologi tinggi yang dibutuhkan masih bergantung pada impor, dengan proses pengadaan yang kompleks dan seringkali memakan waktu. Selain itu, faktor geopolitik dan regulasi ekspor dari negara-negara produsen juga dapat menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Militer RI melalui Balitbang Kemhan aktif menjalin kerjasama riset dan pengembangan dengan berbagai universitas dan industri teknologi dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menciptakan alternatif hardware lokal yang memiliki kualitas setara dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik drone AI Militer RI.
Pakar keamanan dan pertahanan dari Universitas Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menekankan bahwa kemandirian teknologi, termasuk dalam pengadaan hardware untuk drone AI, adalah aspek krusial bagi kedaulatan negara. “Ketergantungan pada hardware asing dapat menciptakan kerentanan strategis. Oleh karena itu, pemerintah dan Militer RI perlu memberikan prioritas pada pengembangan industri hardware pertahanan dalam negeri melalui investasi riset, transfer teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat,” tegasnya. Dengan mengatasi tantangan hardware, diharapkan Militer RI dapat mempercepat pengembangan dan penerapan drone AI yang canggih dan mandiri, sehingga meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, pengintaian, serta daya tempur secara signifikan.