Ketegasan pemerintah dalam tidak memberikan pengampunan atau amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendapatkan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sikap TNI setuju ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan brutal dan kriminal yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. Solidaritas dan keselarasan antara pemerintah dan TNI dalam menyikapi isu ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal Bambang Irawan, dalam sebuah pernyataan pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Kamis, 30 Januari 2025, pukul 10.00 WIB, menegaskan bahwa TNI setuju sepenuhnya dengan kebijakan pemerintah terkait KKB Papua. Menurut beliau, tindakan KKB yang meliputi penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, serta berbagai aksi teror lainnya, tidak dapat ditoleransi dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. “TNI setuju dengan pemerintah bahwa tidak ada ruang bagi amnesti untuk kelompok yang telah melakukan tindakan kriminal berat dan meresahkan masyarakat,” ujar Letjen Bambang Irawan.
Lebih lanjut, Kasum TNI menjelaskan bahwa TNI setuju bahwa pemberian amnesti kepada KKB justru dapat memberikan angin segar dan motivasi bagi kelompok tersebut untuk terus melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya, ketegasan pemerintah yang didukung oleh TNI ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak KKB di Papua. TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Bumi Cenderawasih.
Pengamat militer dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Kusnanto Anggoro, yang dihubungi melalui sambungan telepon pada hari Rabu, 29 Januari 2025, menyampaikan pandangannya bahwa TNI setuju dengan kebijakan pemerintah ini merupakan langkah yang strategis. “Sikap tegas ini menunjukkan bahwa negara tidak akan berkompromi dengan kelompok bersenjata yang melakukan tindakan kriminal. Dukungan TNI memperkuat posisi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara,” kata Dr. Kusnanto.
Dengan adanya kesamaan pandangan dan dukungan penuh dari TNI, diharapkan upaya pemerintah dalam menanggulangi KKB di Papua dapat berjalan lebih efektif. TNI setuju bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah cara terbaik untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di Papua, serta memberikan keadilan bagi para korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB.